Limbah Cair Domestik

Hasil analisis Buku Putih Sanitasi tahun 2014 dan studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) memberikan gambaran kondisi sanitasi untuk sub sektor air limbah di Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa tempat penyaluran akhir tinja warga Kota Bogor baru 64,05% yang disalurkan ke tangki septik, dan yang ke cubluk/lubang tanah 7,31%, langsung ke drainase sebesar 3,20% dan ke sungai/danau sebesar 23,98%. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pencemaran air tanah dan badan air oleh tinja masih cukup tinggi.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menggunakan sistem off-site (sistem terpusat) dan sistem on-site (sistem setempat). Cakupan pelayanan sistem off-site atau system perpipaan yang dilengkapi dengan unit pengolahan baru sebatas pada skala kawasan yang berlokasi di Perumahan Indraprasta. Selebihnya menggunakan system on site dengan tangki septik yang dikelola secara individual dan komunal (IPAL Komunal) atau tanpa tangki septik. Pelayanan sedot lumpur tinja dan instalasi pengolahnya (IPLT) juga telah tersedia yang merupakan fasilitas dari pemerintah. Pihak swasta juga melakukan pelayanan sedot tinja, namun tidak bisa dipastikan apakah lumpur tinja dibuang ke IPLT atau ke lingkungan. Sistem on-site dengan IPAL komunal dibangun melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Saat ini terdapat sebanyak 52 unit IPAL komunal yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor.

Kota Bogor memiliki 1 IPAL dan 1 IPLT yang berlokasi dalam satu kawasan dengan luas sekitar 1,4 Ha di Kecamatan Bogor Utara. IPAL Tegalgundil sampai tahun 2014 baru melayani 381sambungan rumah (SR) dari kapasitas 600 SR. IPLT dibangun pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada bulan April 2013. IPLT dengan kapasitas 21 – 30 m3/hari ini memiliki beberapa unit pengolahan yang memanfaatkan proses biodigester dan memiliki beberapa unit bak pengering lumpur. Sampai saat ini IPLT tersebut hanya menerima lumpur tinja rata-rata dari 3 - 4 truk lumpur tinja per hari atau sekitar 9 - 12 m3/hari.

Kelembagaan

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menjadi tanggung jawab Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) melalui Seksi Air Minum dan Air Limbah. Dinas Wasbangkim menjalankan fungsi regulator sedangkan fungsi operator dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang masih berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Tugas pokok dan fungsi kedua instansi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Perundang-undangan

Kota Bogor mempunyai Perda Retribusi yaitu Perda Kota Bogor Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yakni hanya mengatur besaran retribusi limbah domestic pada perumahan Indraprasta yang disalurkan menuju IPAL Kota Bogor dan retribusi sedot tinja.

Apabila diilihat dari perkembangan kota saat ini dimana pencemaran air tanah dan lingkungan dari air limbah sudah semakin tinggi, diperlukan peraturan yang lebih mengikat tentang pengelolaan air limbah secara komprehensif, termasuk mengatur mengenai keberadaan sedot tinja swasta, baik kontribusi, pendataan maupun pembuangan hasil sedot tinjanya, tugas-tugas masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) dan sanksi terhadap pelanggarannya dan pengelolaan air limbah. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2015 Kota Bogor menyusun Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kota Bogor mempunyai Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.